Skripsi Hukum – Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service (SMS) Berdasarkan KUHAP

BAB I
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari TELEMATIKA yang berawal dari istilah perancis “TELEMATIQUE” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya hanya terbatas pada alat penghitung kemudian berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan telepon oleh Alexander graham bell yang menjadi sarana telekomunikasi pertama yang tidak memerukan keahlian khusus untuk menggunakannya, namun dengan kabel-kabel dan satelit-satelit telepon menjadi sarana telekomunikasi yang murah dan berhasil digunakan di seluruh dunia sehingga diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyenggaraan seluruh aspek kehidupan manusia, dan cara baru ini dipilih  karena   teknologi   informatika   yang   berkarakteristik  lintas-batas  di

tingkat nasional maupun global (borders world) akan dapat meningkat efesiensi dan kecepatan penyenggaraan kehidupan manusia.

Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan pekembangan IPTEK yang sangatlah pesat, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim diesebut dengan telepon genggam atau hand phone (HP).

Hand phone merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu menjadi bukti dari para ahli di bidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan penciptaan terbesar pada abad ini. Dengan teknologi ini, telah tercipta sebuah alat komunikasi yang murah namun berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem yang semula dianggap mustahil dapat diwujudkan seperti bentuk telepon yang tidak menggunakan kabel dan dalam penggunaanya dapat dipindahkan dan digunakan dari satu tempat ke tempat lain selama ada sinyal yang mendukung di tempat tersebut.

Keberadaan dari hand phone sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia infomasi tidak dapat dipindahkan

atau statis, namun dengan adanya hand phone maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya hand phone kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki hand phone karena murahnya alat komunikasi ini.

Setali tiga uang dengan semakin murahnya harga per unit dari hand phone, dimana saat ini setiap operator seluler semakin berlomba-lomba untuk perang tarif kartu telepon. Seperti halnya Simpati yang memberikan layanan simpati pede yang menghitung pulsa pembicaraan dengan cuma Rp. 0,5 rupiah perdetik dan bonus SMS (short message service) tiap mengirim SMS atau tiap isi ulang pulsa. Indosat Starone yang menawarkan paket ngorbit dengan tarif pembicaraan Rp. 500 perjam dan sms Rp. 100 ke sesama operator, dan masih banyak lagi tawaran dari berbagai operator seluler tentang muranya tarif untuk telepon dan SMS.

Semakin mudahnya seseorang memperoleh hand phone dan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin “merakyatnya” penggunaan hand phone yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari tindak pidana atau delik.

SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si pengirim maupun si penerimanya. Contoh penyalahgunaan SMS yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan penipuan dengan menggunakan sms. Seperti halnya contoh nyata tentang seorang ibu di Sleman Yogyakarta yang mendapatkan sms di tengah malam dengan isi sebagai berikut : “ slmt, No. Plgn INDOSAT anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 15 jt, u/ ket HUB. Call center : 081330456013. 08565646008 http://www.indosat.com” pengirimnya tertulis INDOSAT (bukan nomor HP)­­­ Setelah di cross cek pesan tersebut ternyata fiktif.
  2. Mengirimkan sms yang menyatakan adanya keterlibatan akan suatu tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan. Misalnya adanya sms yang berbunyi : “bagaimana apakah kamu sudah melaksanakan perintahku untuk menyuap jaksanya…..” Sms tersebut menyatakan hubungan antara si pengirim dan si penerima akan adanya suatu delik yang telah terjadi yang melibatkan keduanya.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persedangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan hand phone. Kasus-kasus yang terjadi didunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan Telekomunikasi ini. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu “Law as a tool of social engineering

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah   SMS   (short   messages   service)   dapat    dijadikan  alat  bukti berdasarkan KUHAP ?
  2. Bagaimanakah syarat agar SMS (short messages service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui apakah SMS (short messages service) dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP.
  2. Bagaimanakah syarat agar SMS (short messages service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat diambil adalah:

  1. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai tindakan-tindakan hukum dalam pembuktian terutama dalam tindak pidana melalui SMS.
  2. Memberikan konstribusi kepada instansi yang terkait di dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna SMS sebagai salah satu fasilitas dalam hand phone.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi yang bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Maka dari itu penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu, namun penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan antara lain :

1.  Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum acara pidana (KUHAP).

2.  Jenis Data :

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Data sekunder ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bahan hukum, yakni :

a.  Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang utama digunakan sebagai acuan yang terdiri dari :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar.

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, terdiri dari :

- Buku-buku tentang Pembuktian Persidangan Perkara Pidana
- Majalah atau artikel ilmiah yang membahas mengenai Pembuktian
- Web site atau situs-situs resmi dari pemerintah khususnya dari departemen hukum dan ham misalnya http://www.hukumham.info, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk  atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia.
- Kamus Hukum.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Ada tiga prinsip pengumpulan data yang dapat membantu untuk pengumpulan data tersebut adalah :

a. Menggunakan multi sumber bahan hukum
Dalam penyelenggaraan Studi Kasus disarankan menggunakan berbagai sumber bahan hukum, karena kekuatan utama dari pengumpulan data studi kasus terletak pada peluangnya untuk menggunakan berbagai sumber bahan hukum, sehingga temuan atau konklusi apapun akan lebih meyakinkan dan tepat.

b. Menciptakan data dasar studi kasus
Prinsip kedua ini berkenaan dengan cara mengorganisasikan dan mendokumentasikan data yang telah terkumpul baik melalui data atau bukti dasar maupun laporan peneliti. Kedua cara tersebut mengandung validitas karena mengungkapkan fakta yang dapat ditinjau oleh peneliti dengan mudah, bahkan peneliti lain secara langsung. Adapun cara pengembangan data dasar itu sendiri yang digambarkan melalui 4 komponen yaitu catatan, dokumen, dan narasi.

c. Memelihara rangkaian bahan hukum
Prinsip ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam lingkup yang lebih luas seperti pembaca dalam melacak asal bahan hukum sejak dari pertanyaan awal penelitian hingga konklusi akhir studi kasus dan juga dari konklusi kembali ke pertanyaan awal.

4.  Analisis Data
Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif  adalah merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasannya dan peristilahannya. Dengan kata lain mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. Pertanggungjawaban Sistematika
Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulisan membagi dalam untuk bab dengan tujuan supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami antara hubungan bab satu dengan bab yang lain sebagai hubungan yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di dalamnya menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta diuraikan pula mengenai pertanggungjawaban sistematika disampaikan penulis pada bagian pertama skripsi ini.

Tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan pengertian pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan setelah pendahuluan.

Pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan pertama mengenai Apakah SMS (short messages service) dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP. Dan pembahasan kedua yaitu mengenai Bagaimanakah syarat agar SMS (short messages service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan.

Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban singkat dari masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian SMS
Short Message Service (Selanjutnya disingkat SMS) adalah salah satu bagian dari Teknologi Informasi yang memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan menit bahkan detik melalui teknologi tersebut individu disuguhi dengan berbagai informasi, tidak lepas dari sifatnya yang positif maupun negatif, sehingga dalam konteks sikap dan prilaku individu. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lepas dari kemungkinan adanya penyalahgunaan untuk hal-hal yang bersifat kejahatan dan terhadap hal tersebut juga menyebabkan adanya kecenderungan yang lebih besar lagi ketika penggunaan teknologi informasi ini cenderung bersifat tertutup dan sangat mengedepankan aspek privacy

Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat nonreal-time dimana sebuah short messeges dapat di-submit kesatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan itu dalam keadaan aktif atau tidak. Bila dideteksi tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sitem SMS akan menjamin delivery atau pengiriman dari suatu short messege hingga sampai ke tujuan, karena SMS memiliki masa tunggu. Kegagalan pengiriman bersifat sementara seperti tujuan tidak aktif akan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang short messeges akan selalu dilakukan aturan bahwa short messeges yang melampaui batas tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim, sehingga pada dasarnya penerima SMS tidak dapat menolak SMS yang masuk kedalam ponselnya, berbeda dengan panggilan langsung yang dapat ditolak bila penerima panggilan tidak ingin menerima panggilan tersebut.

B. Pengaturan Alat Bukti Dalam KUHAP

Alat bukti merupakan satu hal yang mutlak adanya dalam suatu persidangan. Macam-macam alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Untuk jenis bukti dalam pemeriksaan sendiri dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu :

1) Bukti fisik
Diperoleh dari inspeksi langsung atau pengamatan yang dilakukan oleh penyelidik/ penyidik terhadap orang, atau kejadian. Bukti tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk memorandum, foto, gambar, atau fisik.

2) Bukti dokumenter
Bukti dokumen terdiri atas informasi yang diciptakan, seperti: surat, kontrak, catatan, faktur, dan informasi-informasi yang akurat. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat harus hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat harus pula berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Adanya surat lain yang dapat berlaku hanya jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa surat yang dijadikan bukti adalah palsu, Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03TH1982, tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bidang Penyidikan, Bab II, Butir 11.7) b) menetapkan bahwa: “Dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik dapat datang dan meminta kepada Pejabat Penyimpan Umum supaya surat asli yang disimpannya dikirim kepada Penyidik; dan apabila tidak dikirimkan Penyidik berwenang untuk mengambilnya, apabila surat itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka Penyidik dapat minta supaya keseluruhannya dikirim, dan apabila berdiri sendiri, penyimpan dapat membuat salinan sebagai penggantinya (UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal (5). Pemeriksaan surat asli ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan pembanding, dan dapat dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan. Jadi bisa dilakukan pada waktu penyidikan, penuntutan atau di pengadilan. Namun demikian untuk melakukan tindakan pemeriksaan surat hanyalah oleh Penyidik.

3) Kesaksian (testimonial),
Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui permintaan keterangan, wawancara, atau kuesioner. Kesaksian haruslah merupakan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan sendiri oleh saksi. Bukan disebut saksi jika ia hanya mendengar atau berkata berdasarkan apa yang diceritakan dan di dengar oleh orang lain.

4) Bukti analitis.
Bukti analitis meliputi perhitungan, pembandingan, pemisahan informasi menjadi unsur-unsur, dan alasan yang rasional. Setelah dijelaskan dengan berbagai pengertian di atas, maka dapat diambil pengertian mengenai barang bukti elektronik, yaitu segala macam barang bukti sebagaimana dijelaskan pada pasal 21 ayat (1), pasal 45 ayat (2), pasal 46 ayat (2), dan pasal 181 KUHAP yang berbentuk dan data elektronik lainnya yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar; foto atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya; dan bentuk lain yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dalam berbagai bentuk, ukuran, atau corak apapun.

Sedangkan dalam teori sistem pembuktian, dikenal secara teoritis beberapa macarm metode yang akan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Conviction-in Time
Sistem pembuktian Conviction-in Time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. Conviction-Raisonee
Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in time dimana peran “keyakinan hakim” adalah leluasa tanpa batas maka pada sistem convection-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable“, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

c.  Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction-in time. Dalam pembuktian ini hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau Conviction-in time.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

  1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
  2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas Negatief Wettelijk Stelsel ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Pengertian Barang Bukti

Dalam pemeriksaan dikenal dengan adanya barang bukti. Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai barang bukti adalah :

  1. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
  2. Benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana.
  3. Benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana.

Istilah barang bukti yang terdapat pada KUHAP, antara lain terdapat dalam pasal-pasal :

Pasal  21 ayat (1) KUHAP :
Perintah penahanan dilakukan trhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdkwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 45 ayat (2) KUHAP :
“Hasil pelelangan yang bersangkutan berupa uang yang dipakai sebagai barang bukti.”

Pasal 46 ayat (2) KUHAP :
Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut pada putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara. Untuk dimusnahkan atu ddirusakkan sampai tidak dpat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti.

Pasal 181 KUHAP :
1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda  itu dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.
2   Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membaca atau memperlihatkan surat bukti atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai arti dari barang bukti, yakni benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan Hakim atas kesalahan terdakwa atas perkara pidana yang dituduhkan padanya dan bahwa benda-benda ini adalah barang-barang kepunyaan terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan, sehingga keputusan hakim barang-barang ini dapat dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak menurut paham hakim ataupun dirampas, dimusnahkan, atau dirusakkan berdasarkan peraturan undang-undang, dan dalam hal sesuatu tindak pidana dilakukan tanpa sengaja ataupun merupakan sekedar pelanggaran, perampasan hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang disebut dalam suatu undang-undangan.

D. Keabsahan dan Pengujian suatu Pembuktian
Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika substansi yang dimuat dalam bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan. Dalam menentukan cukup atau tidaknya suatu bukti tergantung pada penyidik yang meyakini bahwa bukti yang telah dihimpun dan diperiksa, substansinya cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan yang bersangkutan. Jika dianggap perlu, metode statistik dapat digunakan untuk menetapkan cukup atau tidaknya suatu bukti. Bukti untuk mendukung suatu temuan pemeriksaan disebut “relevan” kalau mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti dengan temuan pemeriksaan tersebut. Bukti disebut “kompeten” sepanjang bukti tersebut konsisten dengan fakta (yaitu, bukti disebut kompeten kalau bukti tersebut sah dan valid).

Pengumpulan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh undang-undang Terhadap usaha-usaha yang menghalangi proses penyidikan yang dilakukan aparat penyidik dapat dikenakan sanksi pidana.

Beberapa penilaian untuk mengetahui kompeten atau tidaknya suatu bukti, adalah yang berikut :

a) Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat dipercaya adalah lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari pihak yang diperiksa.

b) Bukti yang dikembangkan dari sistem pengendalian penyelidikan yang efektif lebih kompeten dibandingkan dengan yang diperoleh dari pengendalian yang lemah atau yang tidak ada pengendaliannya.

c) Bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi secara langsung oleh penyidik lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung.

d) Dokumen asli memberikan bukti yang lebih kompeten dibandingkan dengan fotokopi atau tembusannya.

e) Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang dapat terjadi kompromi. Misalnya, kondisi dimana terdapat kemungkinan orang diancam (diintimidasi).

f) Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang tidak berpihak atau mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai bidang tersebut lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang memihak atau yang hanya mempunyai pengetahuan sebagian saja mengenai bidang tersebut.

Penyidik dapat memandang manfaat untuk memperoleh pernyataan tertulis dari pejabat/pihak yang diperiksa mengenai kompetensi suatu bukti yang diperolehnya. Pernyataan tertulis biasanya menegaskan pernyataan lisan yang diberikan kepada penyidik, menunjukkan dan mendokumentasikan kebenaran yang terus-menerus dari pernyataan tersebut, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai hal-hal yang menjadi subyek pernyataan tersebut.

Pendekatan penyidik dalam menentukan cukup atau tidaknya, kompetensi, dan relevansi bukti, tergantung pada sumber informasi yang berkaitan dengan bukti tersebut. Sumber informasi mencakup data asli yang dikumpulkan oleh pihak yang diperiksa.

Dalam pengujian bukti oleh penyidik tersebut apabila mengungkapkan adanya kesalahan data, atau apabila penyidik tidak mampu untuk memperoleh kecukupan, kompeten, dan relevansi mengenai validitas dan keandalan bukti tersebut penyidik mungkin memandang perlu untuk:

a) Mencari bukti dari sumber lain.

b) Merumuskan kembali tujuan pemeriksaan untuk menghilangkan kebutuhan penggunaan data tersebut. Maksudnya disini adalah kesalahan yang ada dalam data tersebut dapat diatasi dengan mencari data baru yang lebih akurat.

c) Menggunakan data tersebut, tetapi secara jelas. Maksudnya disini apabila terjadi adanya ketidakjelasan data yang diperoleh, maka jalan pemecahannya adalah dengan mencari data pendukung yang mendukung data yang kita peroleh sebelumnya agar data yang di dapat benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Peranan Penyidik dalam Proses Acara Pidana

Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya tercantum dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian negara  nomor 2 tahun 2002 lembaran negara nomor 2, yang mempunyai tugas pokok yaitu :

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum, dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.

Dalam hal tugas yang pertama yang disebut tugas Kepolisian prefentif tercantum dalam pasal 14 ayat 1 udang-undang nomer 2 tahun 2002, yaitu :

  1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. Menyelenggarakan segala kergiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hokum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan;
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. Melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas yang kedua biasa disebut tugas Kepolisian Represif, yaitu mengadakan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

Tugas-tugas lainnya yaitu : mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang da;pat membahayakan masyarakat dan negara. Sementara tugas-tugas lainnya adalah melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara. Tugas-tugas tersebut didalam perakteknya dilakukan  secara vertikal dari atas sampai bawah atau melaksanakan dari tingkat nasional, tingkat regional (tingkat I), tingkat teritoril (wilayah) yang meliputi wilayah kota madyah/kabupaten, kecamatan dan kelurahan, dimana dalam wilayah tersebut di atas kita ketahui adanya aparat Kepala kepolisian kota besar (Kapoltabes) serta untuk kabupaten adalah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).

Di dalam rangka melaksanakan tugasnya, aparat kepolisian  sudah barang tentu tidak bekerja sendiri, akan tetapi selalu mengadakan koordinasi dan bekerja sama baik dengan aparat kejaksaan maupun dengan aparat lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

F.  Kedudukan Penyidik
Mengenai penyidik ini dapat kita ketahui didalam pasal 6 ayat 1 KUHP, bahwa penyidik adalah :

  1. Penyabat Penyidik Negara Republik Indonesia
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wewenang mengenai tindakan yang dimaksud dengan penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan meurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu membuat terang, terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam KUHAP penyidik mempunyai fungsi/tugas untuk melaksanakan penyidikan. Dalam rangkaian dari tugas pendidikan tersebut pihak penyidik diberi wewenang untuk mengadakan penyelidikan atas dasar pengaduan seseorang atau masyarakat yang telah menganggap atau menduga telah terjadi suatu tindak pidana disuatu tempat tertentu di wilayah kewenangannya, mengadakan penangkapan terhadap orang-orang ynag di curigai, menggeledah badan/rumah dan melakukan penyitaan barang-barang yang di duga keras ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan serta melakukan penahanan kemudian mengadakan pemeriksaan seperlunya terhadap tersangka pelaku tindak pidana beserta para saksi seperlunya.

Pada hakekatnya dalam KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Penyidik karena menurut sistem yang di anut oleh KUHAP dalam penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai. Maka dapatlah di katakan bahwa pejabat Kepolisian merupakan penyidik tunggal /utama dalam setiap perkara pidana. negeri sipil yang diberi wewenang mengadakan pengawasan dan koordinasi, bahkan memberikan bantuan dan petunjuk yang diperlukan

Menurut  peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 tentang pelaksaan KUHAP dalam pasal 2 ayat 1 huruf a dan b dikatakan, bahwa penyidik adalah Penyidik Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Penyidik, sedangkan untuk pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan harus sekurang-kurangnya berpangkat pengatur mudah PM tingkat satu atau golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

G.   Tugas dan Wewenang Penyidik
Setelah menguraikan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menunaikan tugasnya, khususnya dalam menangani perkara pidana, yaitu mulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau bahkan yang diketahui oleh pihak penyidik sendiri hingga penyidik melakukan tindakan penangkapan dan penahan seoreang yang dicuirigai dan diduga sebagai pelaku  dari tindak pidananya, penggeledahan dan penyitaan yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tindak pidana yang melakukan itu. Sudah barang tentu dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, penyidik dibatasi oleh tugas dan wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang ini dimaksudkan untuk melakukan batas-batas yang jelas dan tegas tentnag tugas dan wewenangnya sehingga ada perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya persyaratan serta pembatasaan yang ketat dalam  penggunaan upaya paksa.

Hal mana dapat kita lihat dalam pasal 5 KUHAP, dimana dalam tegas penyebutkan antara lain :

  1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
    1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
      a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
      b. Mencari keterangan dan barang bukti
      c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tan pengenal diri.
      d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
    2. Atas perintah penyidik dalam melakukan tindakan berupa :
      a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
      b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
      c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
      d. Membawa dan menghadap seorang menghadapkan pada penyidik
      e. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksaan tindakan sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruh a dan b kepada penyidik.

Sedangkan wewenang penyidik di atur dalam pasal 7  KUHAP mengatakan :
a. Penyidik sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Sebagai penyidik, penyidik pembantu) tidak akan kesulitan Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
  3. Menyuruh berhemnti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  4. Melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan dan penyitaan.
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  7. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau sebagai saksi.
  8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan.
  9. Mengadakan penghentian penyidikan.
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2  Penyidik sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf  b mempunyai weewang sesuai deang undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksaan tugasnyq berada dibawah koordinasi dan pegawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat1 huruf a.

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik   (POLRI) kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan dari penyidik POLRI (pasal 11 KUHAP). Kemudian didalam penjelasannya di sebutkan bahwa, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik tidak di mungkinkan karena hal dan dalam keadaan dan sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Dengan adanya tugas dari, peyidik, penyidik pembantu dan penyidik seperti telah disebutkan diatas, yang secara tegas di cantumkan didalam KUHAP, maka petugas kepolisian (sebaatau tidak akan ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah digariskan.

Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyidik pembantu itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing tersebut, disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya fungsi yang berbeda antara penyidik dan penyelidik sudah barang tentu bahwa kewenangan kedua instansi atau lembaga itu akan berbeda.

BAB III
PEMBAHASAN

A. SMS (Short Massages Service) Dapat Dijadikan Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Sistem pembuktian seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri dari conviction in time, conviction-raisonee, pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Berdasarkan teori mengenai sistem pembuktian tersebut maka penulis akan mengkaji mengenai penerapan teori sistem pembuktian tersebut didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : “Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim (Conviction-Raisonee). Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat dibaca pertimbangan: “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”. Selanjutnya dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan tentang apa sajakah yang menjadi bukti yang sah menurut Hukum Formil ini. Ditegaskan bahwa Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Terkait dengan pemasalahan mengenai keabsahan SMS sebagai alat bukti maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu termasuk jenis alat bukti apakah SMS tersebut. Berdasarkan analisa penulis, SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti petunjuk. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. SMS sebagai alat bukti surat

Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Dalam bagian ini jenis surat yang dimaksud seperti surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akta notaris dan sebagainya;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Menurut M. Yahya Harahap, yang termasuk surat lain adalah :

Surat yang bersifat pribadi yang biasanya hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang namun tidak bisa dikesampingkan. Surat tersebut dapat berupa korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, selebaran, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi dan sebagainya.

Dari keterangan di atas, dalam KUHAP tidak memberikan pengertian secara jelas penggunaan SMS sebagai bukti elektronik. Akan tetapi dalam pengertian mengenai surat tersebut, poin d dapat digunakan sebagai acuan pemberlakuan SMS sebagai sebuah “Surat Lain”. SMS tersebut harus ada hubungan dengan alat pembuktian lain jadi dalam hal ini SMS sebagai “surat lain” hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang saja.

2. SMS sebagai Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d. ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Penulis bahwa untuk memberikan kejelasan tentang makna dari Pasal 188 ayat 1 ini, perlu ditinjau tentang teori sebab-akibat yang juga dikenal dalam lapangan ilmu hukum. Karena untuk memperoleh suatu persesuaian antara satu perbuatan, kejadian atau keadaan harus dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi akar persoalan (penyebab) sehingga menimbulkan suatu akibat-akibat hukum. Menurut M. Yahya Harahap mengenai pasal 188 ayat 1 KUHAP tersebut adalah bahwa:

Rumusan Pasal itu (Pasal 188 ayat 1 KUHAP), agak sulit ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Baik dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) maupun dalam rumusan yang disusun, penekanannya terletak pada kata: “persesuaian”, yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri.

Sehingga dalam hal ini SMS dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) yang menegaskan bahwa :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ayat (3) ini dapat dilihat bahwa untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut. Dalam Pasal 188 ayat (3) ini sangat berkaitan erat dengan penjelasan Penulis sebelumnya tentang teori Conviction-Raisonee yang pada intinya menekankan pada faktor keyakinan hakim akan tetapi keyakinan (Conviction) tersebut harus didasarkan pada alasan (reason) yang dapat diterima berdasarkan logika hukum. Karena dalam hal ini, hakim sebagai decision maker (pemberi keputusan) dituntut untuk lebih professional dalam menerapkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan yang penuh arif bijaksana dan mengutamakan prinsip Keadilan dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus Pidana yang terjadi demi tegaknya hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai peranan hakim untuk mendapatkan alat bukti petunjuk, maka tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara hukum dengan hakim, dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Antara undang-undang dengan Hakim atau lembaga peradilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya. Dalam mencarikan hukum yang tepat dalam rangka penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut, Hakim yang bersangkutan harus melakukan “Penemuan Hukum”. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah “Penemuan Hukum”, yaitu ada yang mengartikannya sebagai “Pelaksanaan Hukum”, “Penerapan Hukum”, “Pembentukan Hukum” atau “Penciptaan Hukum”. Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran.

Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit. Pembentukan Hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Sedangkan Penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya. Dari ketiga istilah tersebut, menurut Mertokusumo, istilah yang lebih tepat adalah Penemuan Hukum.  Penemuan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu :

  1. Penemuan Hukum dalam arti sempit yakni penemuan yang semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam undang-undang.
  2. Penemuan Hukum dalam arti luas, selain kegiatan berpikir juga mencakup interpretasi.

Jadi berdasarkan analisa tersebut, SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti “surat” dan alat bukti “petunjuk”. Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana sms tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya (Conviction-Raisonee) tentang suatu perkara dalam persidangan.

Untuk menjadikan SMS termasuk ke dalam alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan  Interpretasi ekstensif (perluasan). Mengenai hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dan peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan seperti halnya perluasan mengenai makna “aliran listrik” yang digolongkan sebagai sebuah “benda”. Sehingga pencurian listrik sama halnya dengan pencurian sebuah benda.

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari surat jika hanya sebatas berbentuk fisik saja, maka pengertian tersebut adalah sangat sempit dan tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan jaman saat ini, dimana surat sudah tidak lagi harus berbentuk fisik saja. Sehingga intepretasi ekstensif ini dapat diterapkan untuk memperluas pengertian surat yang sebelumnya berbentuk fisik saja menjadi berbentuk elektronik seperti halnya SMS.

Dengan demikian, Hakim akan benar-benar berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (creation of new law) dengan cara melakukan pembentukan hukum (rechtsvorming) baru dan penemuan hukum (rechtsvinding), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada tetapi belum jelas, atau sama sekali hukum tertulisnya tidak ada. Dalam penegakan hukum, Hakim senantiasa dalam putusannya memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu Kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeiit) dan Keadilan (Gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut.
Sehingga hakim yang bersangkutan itu tidak dapat hanya mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja sedangkan dua unsur lainnya dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja.

2. Syarat Agar SMS Bisa Menjadi Alat Bukti Dalam Persidangan
Dalam proses pembuktian tindak pidana, alat bukti SMS tidak bisa digunakan apabila berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lain sebagai pendukung. Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jadi dalam hal ini, agar SMS bisa menjadi sebuah alat bukti petunjuk, maka harus didukung dengan alat bukti yang lain, berupa :

a. Keterangan Saksi.
Pembuktian keterangan saksi merupakan hal yang paling utama dalam membuktikan suatu kasus-kasus hukum selain alat-alat bukti lainnya yang dapat menunjang dalam membuktikan suatu kasus Pidana. Dalam kasus Pidana pun dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara Pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

  1. Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP),
  2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam  pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu : a. yang saksi lihat sendiri, b. saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
  3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).
  4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” (unus testis nullus testis). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku.
  5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Meskipun telah terdapat dua atau lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian.

Jadi dalam hal ini untuk memberikan nilai valid pada bukti sms haruslah ada saksi lebih dari seorang yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dimana saksi juga mengetahui sendiri adanya keterkaitan antara tindak pidana yang terjadi dengan isi dari sms tersebut. Misalnya kasus penipuan lewat sms dimana dalam hal ini saksi mengetahui sendiri bahwa benar tersangka telah menipu melalui sms yang baik dari segi format sms maupun kepada siapa saja tersangka melakukan penipuan tersebut. Keterangan tentang apa yang diketahui saksi tersebut haruslah dinyatakan di depan pengadilan di bawah sumpah.

b. Keterangan Ahli
Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli ini oleh pembuat Undang-undang ditempatkan pada urutan kedua dari keterangan saksi. Hal tersebut menandakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang harus diperhitungkan dalam dunia pembuktian mengingat juga dalam ilmu hukum baik hukum  pendapat ahli merupakan salah satu sumber hukum dan diakui secara internasional dalam dunia ilmu hukum, meskipun dalam penerapannya harus dipandang tidak berdiri sendiri dengan alat-alat bukti lainnya.

Dalam permasalahan mengenai penggunaan sms sebagai salah satu alat bukti, keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah benar sms yang dikirimkan adalah benar-benar dari si terdakwa atau bukan. Dengan kemampuan dalam penerapan kecanggihan teknologi yang dikuasai oleh saksi ahli tersebut, diharapkan bisa diketahui kebenaran materiil yang ada. Penggunaan saksi ahli dalam kejahatan dengan menggunakan teknologi sudah diterapkan untuk kejahatan-kejahatan e-commerce, cyberporn, dll.

Akan tetapi tidak semua orang dapat dijadikan sebagai saksi ahli dan juga ketentuan tentang Saksi ahli ini hanya dipertegas dalam pasal 186 KUHAP yang menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan. Dari pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang dapat dijadikan saksi ahli. Untuk mencari tahu kriteria untuk menjadi saksi dapat dilihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menegaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Andi Hamzah, sebagai bahan perbandingan dapat dibaca pada California Evidence Code tentang definisi tentang seorang ahli sebagai berikut : ” A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates“. (Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Untuk meminta keterangan saksi ahli dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan. Baik dalam penyidikan oleh pihak kepolisian RI (Pasal 120, 133 KUHAP), ditingkat penyidikan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan sampai mendapat suatu keputusan hukum yang tetap (Pasal 180 KUHAP).

c. Keterangan Terdakwa
Tentang Keterangan terdakwa telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e. Sedangkan penjabaran selanjutnya diatur dalam Pasal 189 ayat (1), (2) dan (3). Ayat (1) dari Pasal ini berbunyi : keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam hal ini tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan disidang Pengadilan. Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang Pengadilan (The Confession Outside the Court) tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Terkait dengan permasalahan sms sebagai alat bukti, maka sms ini akan menjadi bukti yang sangat valid jika ada pengakuan dari terdakwa akan tanggungjawabnya terhadap apa isi sms tersebut.

Pendapat Hakim terhadap bukti SMS sebagai alat bukti yang sah harus didukung oleh alat bukti lain, syarat lainnya adalah nomor yang dipergunakan untuk mengirim SMS, agar dapat lebih valid untuk dijadikan alat bukti haruslah memenuhi persyaratan yang antara lain :

1. Nomor pasca bayar

Nomor yang dipergunakan untuk mengirimkan SMS adalah nomor pasca bayar, hal tersebut dikarenakan nomor pasca bayar dalam aktivasinya harus menyertakan syarat-syarat seperti penyerahan foto copy KTP dan syarat lainnya yang mendukung bahwa si pemegang nomor adalah bukan nama fiktif.

2. Nomor prabayar yang sudah teregistrasi
Pemakai nomor ponsel diharuskan mendaftarkan diri sampai 28 April 2006. Setelah batas waktu tersebut, nomor yang tidak diregistrasi akan dinonaktifkan. Untuk registrasi tersebut, Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar. Registrasi tersebut untuk menghindari penyalahgunaan layanan pesan singkat (SMS). Registrasi tersebut tanpa dibebani biaya sepeser pun. Cara pengiriman sangat mudah yaitu dengan mengirim SMS berisi identitas diri. Prosedurnya, ketik nomor kartu tanda pengenal (KTP/SIM/paspor/kartu pelajar/kartu mahasiswa)#nama lengkap#alamat lengkap#tempat lahir#tanggal lahir#. Kemudian, kirim ke nomor 4444 yang dapat diakses dari seluruh nomor seluler di Indonesia. Jika terbukti identitas yang diberikan palsu, operator telepon berhak menonaktifkan nomor tersebut. Operator yang tidak melaksanakan proses registrasi juga akan diberi sanksi dan bisa dicabut izin operasionalnya.

Identitas dari si pemilik nomor adalah sangat vital karena untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas nomor tersebut dan hal tersebut pasti terkait dengan pembuktian kepemilikan nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut. Akan tetapi menurut penulis masih dibutuhkan keterangan dari ahli untuk mengetahui kebenaran identitas dari pemilik nomor tersebut. Akan tetapi apabila lebih diprioritaskan maka nomor pascabayarlah yang lebih valid dijadikan sebagai acuan untuk bukti, karena lebih ketatnya prosedur administrasi pendaftarannya walaupun tidak menutup kemungkinan nomor pra bayar untuk dijadikan sebagai bukti.

Berdasarkan analisa penulis, penggunaan SMS sebagai alat bukti akan lebih valid jika hanya diberlakukan untuk tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak-tindak pidana khusus ini lebih memberikan pengaturan dan pengertian yang jelas mengenai pelegalan adanya bukti elektronik. Jadi penerapannya adalah dengan menggabungkan atau mengaitkan pasal (juncto) yang ada di dalam KUHAP dengan pasal yang ada dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus tersebut. Penggabungan pasal tersebut sama sekali tidak melanggar asas hukum. Hal itu bisa dilihat dari poin “mengingat” dari undang-undang tersebut dimana dicantumkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai undang-undang yang dijadikan acuan. Biasanya pembuktian petunjuk dengan SMS ini digunakan antara lain dalam tindak pidana khusus dikarenakan sulitnya mencari alat bukti. Tindak pidana khusus tersebut antara lain adalah :

  1. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, dan kemudian dilengkapi dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, dikenal adanya alat bukti lain selain yang diatur dalam KUHAP, yakni informasi dalam bentuk khusus. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi :

    Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

  2. Tindak pidana pencucian uang atau money laundring. Dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas apa saja yang dimaksud dengan dokumen yang bisa disinonimkan dengan surat, dimana dokumen tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk tindak pidana pencucian uang. Pengertian dokumen tersebut diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003 pasal 1 ayat 9 tentang Pencucian Uang yang berbunyi : Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik…….”
  3. Serta tindak pidana khusus lainnya.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat penggunaan SMS sebagai alat bukti adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, juga adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP).

BAB IV
PENUTUP

 A.     Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. SMS dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP dengan suatu penafsiran (interpretasi) ekstensif (perluasan). Dengan penafsiran tersebut SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Akan tetapi keberadaan SMS sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya.
  2. Syarat agar SMS menjadi alat bukti dalam persidangan adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penggunaan SMS sebagai alat bukti akan lebih valid lagi apabila digunakan untuk tindak pidana khusus yang memberikan pelegalan penggunaan alat bukti elektronik dalam pasalnya.

B.    Saran

Sebagai rekomendasi penulis terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum acara pidana, maka penulis menyarankan sebagai berikut

  1. Seharusnya KUHAP sebagai acuan dalam beracara pidana dilakukan perevisian khususnya yang mengatur mengenai pembuktian khususnya tentang alat bukti. Perevisian tersebut harus mengakomodir perkembangan jaman saat ini dimana kegiatan yang bersifat elektronik berbasis kecanggihan teknologi sudah tidak terbendung lagi. Maka disini sangat dibutuhkan suatu pemikiran tentang kondisi aturan yang bisa sesuai dengan perkembangan jaman terlebih mengenai suatu teori pembuktian yang lebih bersifat modern.
  2. Dalam persidangan hendaknya hakim bisa bersifat lebih bisa melihat dan proaktif jika ada pengajuan alat bukti dalam persidangan yang bersifat elektronik seperti halnya SMS. Hakim harus benar-benar bisa memberikan penafsiran yang bersifat ekstensif dalam menyikapi permasalahan alat bukti SMS sehingga pengajuan alat bukti berupa SMS dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

DAFTAR PUSTAKA

A.  Buku-buku

Armin Irwan, Cara Praktis Jadi Teknisi Hand Phone Software Maupun Hardware, Komputek, Surabaya, 2005.

Budi Agus Riswandi, Hukum Cyberspace, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan Kesembilan,PT Remaja Rosdakarya,  Bandung, 1998.

Mohammad Nazir, Metode Penelitian Cetakan Ketiga. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta,1999.

Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, 2001.

Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Cet ke 13, 2001.

Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, 1985

B.    Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

About these ads

Perihal andiagussalim
1. Pusat Rental Komputer & Jasa Pengetikan 2. Percetakan 3. Penerbitan 4. Fotography & Videography Lokasi : Jln. Wijaya Kusuma Raya No. 62 Banta-bantaeng Makassar 90222

One Response to Skripsi Hukum – Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service (SMS) Berdasarkan KUHAP

  1. mas. skripsinya bagus… masih punya buku Armin Irwan, Cara Praktis Jadi Teknisi Hand Phone Software Maupun Hardware, Komputek, Surabaya, 2005. ga mas?

Komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s